Rabu, 18 Desember 2013

PERATURAN TENTANG HAK ATAS TANAH



PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG MENGATUR HAK ATAS TANAH

1.    Undang – Undang
1.    Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
2.    Undang – Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Ynag Berhak atau Kuasanya
3.    Undang – Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
4.    Undang – Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak – Hak atas Tanah dan Benda – Benda Yang Ada Diatasnya
5.    Undang – Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Undang – Undang Satuan Rumah Susun (UURS)
6.    Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT)
7.    Undang – Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
8.    Undang – Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2.    Peraturan Pemerintah
1.      PP No. 83 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan – Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
2.      PP No. 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak – Hak Atas Tanah Dan Benda – Benda Yang Ada Di Atasnya
3.      PP No. 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absenbtee) Bagi Para Pensiunan P egawai Negeri
4.      PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
5.      PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan
6.      PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
7.      PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia
8.      PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
9.      PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
10.  PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)    
3.    Kepres dan Inpres
1.      KEPPRES No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4.    Peraturan Menteri Agraria
1.      Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Kebijakan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan – Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya
5.    Peraturan Menteri Agraria Kepala / BPN
1.      Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 2 Tahun 1993 tentang Tatacara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
2.      Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan KEPPRES No. 55 Tahun 1993
3.      Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit – Kredit Tertentu
4.      Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 7 Tahun 1996 jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 8 Tahun 1996 tentang  tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Orang Asing
5.      Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 (tentang Pendaftaran Tanah)
6.      Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan
7.      Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 6 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberiann Hak Atas Tanah Negara
8.      Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tangungan Menjadi Hak Milik
9.      Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi
10.  Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
11.  Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 37 Tahun 1998 (Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) / PPAT
12.  Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 5 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyeleisaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
13.  Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan          

Tidak ada komentar:

Posting Komentar